Sahamology

Investor DOOH Jajaki Akuisisi 61,87% Saham STRK, Negosiasi Pengambilalihan Dimulai

PT Lovina Beach Brewery Tbk (STRK) berpotensi berganti pengendali setelah PT Beruntung Berkat Sejahtera menjajaki pembelian mayoritas saham milik PT Barito Mas Sukses. Jika transaksi terealisasi, calon investor baru tersebut akan mengambil alih 6,63 miliar saham STRK atau setara 61,87% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Berdasarkan keterbukaan informasi pada Jumat (23/10/2026), pembicaraan antara kedua pihak telah berlangsung sejak 21 Oktober 2026. Mereka juga telah menandatangani dokumen indikasi syarat dan ketentuan terkait rencana jual beli saham.

Beruntung Berkat Sejahtera saat ini belum memiliki saham STRK, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, penyelesaian transaksi tersebut berpotensi mengubah struktur kepemilikan sekaligus menghadirkan pengendali baru bagi emiten produsen dan distributor minuman beralkohol tersebut.

Nama calon pengendali STRK ini sebelumnya tercatat sebagai pemegang saham PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH). Berdasarkan data bursa per 12 Oktober 2026, Beruntung Berkat Sejahtera memiliki 15,09% saham DOOH.

STRK dikenal sebagai salah satu pelaku awal industri craft beer di Indonesia. Kegiatan usahanya mencakup produksi minuman melalui proses brewing dan distilling, hingga distribusi produk jadi. Perseroan juga menggunakan bahan baku impor, antara lain dari Jerman dan Belgia.

Bagi investor, perkembangan negosiasi ini layak dicermati karena menyangkut potensi perubahan pengendalian perusahaan terbuka. Namun, rencana tersebut masih dalam tahap perundingan, sehingga kepastian transaksi, harga pengambilalihan, serta arah strategi bisnis di bawah calon pengendali baru masih perlu ditunggu.

Telkom (TLKM) Rampungkan Buyback Rp36,54 Miliar, Serap 15,95 Juta Saham

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) telah menuntaskan pembelian kembali saham (buyback) senilai bruto Rp36,54 miliar. Aksi korporasi ini berkaitan dengan rencana pemisahan sebagian bisnis Wholesale Fiber Connectivity Tahap-2 ke anak usahanya, PT Telkom Infrastruktur Indonesia.

Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Telkom membeli kembali sebanyak 15.956.199 saham dengan harga Rp2.290 per lembar. Penyelesaian pembayaran kepada pemegang saham yang berhak dilakukan pada 20 Oktober 2026, dengan total nilai bruto mencapai Rp36.539.695.710.

Buyback tersebut merupakan bagian dari rangkaian proses terkait rencana pemisahan segmen usaha Wholesale Fiber Connectivity Tahap-2. Bisnis tersebut akan dialihkan kepada PT Telkom Infrastruktur Indonesia, perusahaan yang 99,99% sahamnya dimiliki langsung oleh Telkom.

Rencana pemisahan usaha ini menjadi salah satu agenda dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Telkom tahun 2026. Perseroan juga menyampaikan bahwa batas waktu penyampaian pernyataan kehendak untuk menjual saham berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Perseroan Terbatas telah berakhir pada 5 Oktober 2026 pukul 17.00 WIB.

Di pasar saham, harga saham TLKM tercatat stagnan di level Rp2.200, sementara kapitalisasi pasarnya mencapai Rp218,93 triliun.

Harga buyback Rp2.290 per saham berada di atas harga pasar yang dilaporkan sebesar Rp2.200. Meski demikian, investor perlu membedakan pelaksanaan buyback yang berkaitan dengan proses pemisahan usaha ini dari program pembelian kembali saham yang bertujuan mengurangi jumlah saham beredar. Dampaknya terhadap valuasi dan kinerja Telkom akan bergantung pada pelaksanaan restrukturisasi bisnis serta manfaat operasional yang dihasilkan.

PACK Bidik Dana Rights Issue Rp8,19 Triliun untuk Akuisisi Denway, Risiko Dilusi Capai 74,6%

PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk (PACK) menyiapkan rights issue jumbo senilai maksimal Rp8,19 triliun untuk memperkuat permodalan sekaligus mendanai akuisisi perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan mineral. Namun, rencana penerbitan saham baru ini juga membawa potensi dilusi hingga 74,6% bagi pemegang saham yang tidak mengambil haknya.

Dalam aksi korporasi tersebut, PACK berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 100 miliar saham baru. Rencana penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) itu akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB pada 20 November 2026.

Dana yang dihimpun akan dialokasikan untuk melunasi pinjaman, mengakuisisi saham Denway Development Limited (DDL), serta memenuhi kebutuhan modal kerja. Pengendali PACK, PT Eco Energi Perkasa, menyatakan kesediaannya menjalankan haknya sekaligus menjadi pembeli siaga, dengan komitmen penyerapan maksimal US$418 juta atau sekitar Rp7,39 triliun.

Akuisisi Denway Jadi Fokus Ekspansi

PACK menargetkan pembelian 100% saham Denway Development Limited senilai US$324 juta atau sekitar Rp5,73 triliun. Transaksi ini diharapkan memperbesar kapasitas bisnis pertambangan mineral perseroan secara konsolidasi.

Berdasarkan penilaian KJPP K&R, nilai pasar saham Denway mencapai CNY2,21 miliar atau sekitar Rp5,83 triliun berdasarkan kurs per 31 Agustus 2026.

Transaksi ini juga berkaitan dengan langkah induk sekaligus penerima manfaat akhir PACK, CNGR, yang tengah mengakuisisi seluruh saham Hangking (Indonesia) Mining Limited. Setelah transaksi, Denway dan PACK akan berada dalam afiliasi yang sama di bawah kendali Deng Weiming.

Dari sisi keuangan, tambahan ekuitas berpotensi memperbaiki struktur permodalan PACK. Meski demikian, investor perlu mencermati besarnya potensi dilusi serta efektivitas penggunaan dana, termasuk kemampuan akuisisi Denway dalam mendukung kinerja bisnis ke depan.

UNVR Catat Pertumbuhan Lima Kuartal Beruntun, Penjualan 9 Bulan Tembus Rp25,8 Triliun

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) mempertahankan tren pertumbuhan selama lima kuartal berturut-turut, ditopang kenaikan volume penjualan dan penguatan strategi bisnis. Hingga September 2026, penjualan bersih perseroan meningkat 7,2% secara tahunan menjadi Rp25,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 4,3% sepanjang 2025.

Pada kuartal III-2026, UNVR membukukan penjualan Rp8,9 triliun, naik 7,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut didukung kenaikan volume dasar sebesar 6,4%. Sementara itu, laba bersih dari operasi berkelanjutan tumbuh 10,6%, melampaui laju pertumbuhan penjualan meskipun tekanan inflasi masih membayangi.

Presiden Direktur UNVR, Benjie Yap, menyatakan kinerja tersebut mencerminkan peningkatan daya saing merek, pelaksanaan strategi yang lebih efektif, serta investasi yang terarah. Perseroan juga terus memperkuat distribusi, produktivitas operasional, dan layanan pelanggan untuk menopang pertumbuhan jangka panjang.

Strategi perusahaan berfokus pada tiga aspek, yakni penguatan merek melalui kerangka S.A.S.S.Y., peningkatan kontribusi produk premium, dan perluasan bisnis digital. UNVR menyebut segmen premium telah mencakup sekitar 32% pasar dan tumbuh hampir dua kali lebih cepat dibandingkan segmen utama. Kanal digital juga dikembangkan melalui pemasaran media sosial, siaran langsung, dan kemitraan afiliasi.

Ke depan, UNVR menargetkan pertumbuhan yang tetap didorong volume dengan peningkatan margin secara terukur pada 2026. Perseroan juga mewaspadai tekanan biaya komoditas yang diperkirakan berlanjut hingga 2027, dengan mengandalkan penyesuaian harga, efisiensi, dan pengelolaan investasi.

Bagi investor, konsistensi pertumbuhan penjualan dan laba menjadi katalis positif. Namun, kemampuan mempertahankan daya beli konsumen sekaligus menjaga margin akan menjadi faktor penting untuk menilai keberlanjutan kinerja saham UNVR.

DCII Bukukan Pendapatan Rp2,53 Triliun hingga September 2026, Laba Bersih Naik 11,5%

PT DCI Indonesia Tbk (DCII) mencatat pertumbuhan kinerja keuangan pada sembilan bulan pertama 2026, ditopang kenaikan pendapatan di tengah meningkatnya biaya operasional dan ekspansi aset. Emiten pusat data ini membukukan pendapatan Rp2,53 triliun per 30 September 2026, tumbuh 31,49% dibandingkan Rp1,92 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sejalan dengan kenaikan pendapatan, laba kotor DCII meningkat 19,69% menjadi Rp1,29 triliun dari Rp1,07 triliun. Namun, beban pokok pendapatan juga naik signifikan menjadi Rp1,24 triliun, dibandingkan Rp844 miliar pada tahun sebelumnya.

Di tingkat operasional, laba usaha tercatat Rp1,17 triliun, tumbuh 17,06% secara tahunan. Sementara itu, laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp919,84 miliar, naik 11,50% dari Rp824,99 miliar. Laba per saham dasar turut meningkat menjadi Rp386 dari sebelumnya Rp346.

Dari sisi neraca, total aset DCII melonjak 51,38% sejak akhir 2025 menjadi Rp10,06 triliun per akhir September 2026. Kenaikan ini terutama didorong aset tetap neto yang bertambah 55,97% menjadi Rp8 triliun, mencerminkan besarnya investasi perusahaan dalam pengembangan infrastruktur pusat data. Adapun saldo kas dan setara kas tercatat Rp402,30 miliar.

Meski pertumbuhan pendapatan dan laba masih positif, kenaikan beban pokok pendapatan yang lebih cepat dibandingkan pendapatan menjadi perhatian investor dalam menilai efisiensi dan margin perusahaan. Pada perdagangan Kamis (22/10), saham DCII stagnan di level Rp182.975 saat memasuki sesi kedua.

Ke depan, kemampuan DCII mengoptimalkan aset baru dan menjaga profitabilitas akan menjadi faktor penting untuk dicermati.

IPCC Layani 1,37 Juta Unit Kargo hingga September 2026, Trafik Melonjak 19,57%

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) mencatat pertumbuhan aktivitas operasional yang kuat hingga kuartal III-2026. Trafik kargo konsolidasi mencapai 1,37 juta unit hingga September 2026, meningkat 19,57% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, ditopang penguatan jaringan terminal satelit dan layanan terintegrasi.

Pertumbuhan tersebut diikuti kenaikan kunjungan kapal menjadi 2.958 ship call, atau bertambah 14,87% secara tahunan. Capaian konsolidasi ini mencakup Branch Jakarta dan lima terminal satelit yang dikelola perseroan.

Direktur Utama IPCC, Wing Megantoro, menyebut integrasi jaringan operasional serta pengembangan layanan domestik berkontribusi terhadap peningkatan trafik. Perseroan juga terus mengupayakan produktivitas terminal, menjaga mutu layanan, dan memperkuat koordinasi antarwilayah operasional.

Berdasarkan jenis kargo, kendaraan utuh atau completely built-up (CBU) mencapai 684.018 unit, tumbuh 0,95% YoY. Trafik alat berat meningkat 5,31% menjadi 25.504 unit. Sementara itu, pertumbuhan paling tinggi tercatat pada segmen truk dan bus sebesar 43,98% serta kendaraan roda dua sebesar 51,46%.

Perbedaan laju pertumbuhan antarkategori menunjukkan bahwa peningkatan trafik IPCC tidak merata di seluruh segmen. Karena itu, perkembangan arus kendaraan CBU tetap penting dicermati mengingat volumenya menjadi salah satu komponen utama aktivitas terminal.

Ke depan, IPCC memperkuat strategi Integrated Auto Solutions melalui digitalisasi, efisiensi operasional, dan pengembangan layanan logistik kendaraan dari hulu hingga hilir. Bagi investor, pertumbuhan trafik menjadi indikator positif bagi aktivitas bisnis, tetapi dampaknya terhadap kinerja keuangan tetap perlu dikonfirmasi melalui pendapatan, margin, dan profitabilitas perseroan.

CIMB Bantah Isu Privatisasi BNGA, Tegaskan Komitmen Tetap Beroperasi di Indonesia

CIMB Group Holdings Berhad membantah kabar rencana privatisasi PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) setelah isu potensi delisting bank tersebut dari Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi perhatian pasar. Grup perbankan asal Malaysia itu menegaskan belum mengambil keputusan maupun menyampaikan proposal resmi terkait rencana tersebut.

Group Corporate Communications CIMB, Tammy Toh, menyampaikan bantahan itu dalam pernyataan resmi pada Kamis (22/10/2026). Ia menegaskan CIMB Niaga tetap menjadi bagian penting dari jaringan operasional regional grup, sekaligus memastikan komitmen CIMB untuk melanjutkan bisnisnya di Indonesia.

CIMB juga menyatakan akan tetap memenuhi ketentuan regulator, termasuk aturan mengenai batas minimum kepemilikan saham publik atau free float. Pernyataan ini muncul setelah laporan sebelumnya menyebut CIMB tengah mengevaluasi sejumlah opsi untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Dalam riset pada Rabu (21/10/2026), CIMB Investment Bank Bhd menilai valuasi BNGA belum sepenuhnya mencerminkan fundamental perseroan. Sejumlah opsi yang sempat dibahas mencakup penempatan saham kepada investor strategis, penawaran saham kembali melalui re-IPO, hingga privatisasi. Namun, pemberitaan mengenai kajian opsi tersebut tidak berarti keputusan privatisasi telah ditetapkan.

Bagi investor, klarifikasi CIMB menjadi perkembangan penting untuk mencermati prospek saham BNGA di tengah spekulasi mengenai status pencatatan sahamnya. Meski isu delisting berpotensi memengaruhi sentimen dan ekspektasi valuasi, arah selanjutnya masih bergantung pada keputusan resmi perusahaan serta pemenuhan ketentuan pasar modal.

Investor disarankan membedakan antara opsi strategis yang dilaporkan sedang dipertimbangkan dan keputusan korporasi yang telah dikonfirmasi. Untuk saat ini, CIMB secara tegas membantah adanya rencana privatisasi BNGA.

INDY Masuk Bisnis Energi Terbarukan, Dirikan Perusahaan Baru Bersama PLN Nusantara Renewables

PT Indika Energy Tbk (INDY) memperluas diversifikasi bisnis ke sektor energi terbarukan melalui pendirian PT Mentari Bhinneka Nusantara Sumbawa (MBNS). Perusahaan baru ini dibentuk bersama PT PLN Nusantara Renewables dan mitra lainnya untuk menjalankan usaha pembangkitan listrik berbasis energi terbarukan serta konsultasi manajemen dan bisnis.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 21 Oktober 2026, INDY menyebut MBNS resmi didirikan pada 19 Oktober 2026 dan telah memperoleh pengesahan badan hukum. Perusahaan yang berkedudukan di Jakarta Selatan tersebut memiliki modal dasar Rp10 miliar, dengan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp2,5 miliar.

Struktur kepemilikan MBNS terdiri dari PT Indika Empat Mitra Sumbawa (IEMSU) sebesar 35,70%, PT Mentari Sinergi Investasi (MSI) sebesar 34,30%, dan PLN Nusantara Renewables sebesar 30%. IEMSU merupakan anak usaha INDY dengan kepemilikan tidak langsung sebesar 95,1%, sehingga INDY memiliki porsi investasi tidak langsung sebesar 33,95% di MBNS.

Manajemen menjelaskan bahwa MBNS tidak akan masuk dalam konsolidasi laporan keuangan INDY. Investasi tersebut akan dicatat berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Perseroan juga menyatakan pendirian entitas baru ini tidak menimbulkan dampak material terhadap operasional, kondisi hukum, keuangan, maupun kelangsungan usaha.

Bagi investor, langkah ini menjadi bagian dari upaya diversifikasi bisnis INDY ke energi terbarukan di tengah perkembangan transisi energi. Namun, kontribusi terhadap kinerja keuangan belum dapat langsung disimpulkan, mengingat kepemilikan INDY bersifat tidak langsung dan MBNS tidak dikonsolidasikan. Perkembangan proyek, kebutuhan investasi lanjutan, serta potensi pendapatan dari kegiatan usaha baru akan menjadi faktor penting untuk dicermati.

MBSS Siapkan Rp200 Miliar untuk Buyback Saham, Bidik Maksimal 42,17 Juta Lembar

PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (MBSS) menyiapkan dana hingga Rp200 miliar untuk pembelian kembali saham (buyback) di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi signifikan. Aksi korporasi ini dijadwalkan berlangsung mulai 22 Oktober hingga 31 Desember 2026 melalui Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dalam keterbukaan informasi pada Rabu (21/10), manajemen menyampaikan bahwa dana buyback bersumber dari kas internal perusahaan. Anggaran tersebut juga mencakup biaya transaksi, komisi perantara pedagang efek, serta pengeluaran lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelian saham.

MBSS menetapkan jumlah saham yang dapat dibeli kembali sebanyak-banyaknya 42.169.641 lembar, setara dengan sekitar 2,41% dari total saham beredar. Pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan mengenai saham beredar di publik (free float) serta batasan harga sesuai regulasi yang berlaku, termasuk POJK Nomor 29 Tahun 2023.

Perseroan akan menunjuk satu perantara pedagang efek untuk menjalankan transaksi buyback melalui BEI. Manajemen menilai langkah tersebut tidak akan menimbulkan dampak material negatif terhadap kegiatan usaha karena perusahaan memiliki modal kerja serta kas dan setara kas yang dinilai memadai untuk membiayai aksi korporasi sekaligus mendukung operasional.

Bagi investor, buyback saham MBSS berpotensi menjadi sentimen yang diperhatikan pasar di tengah volatilitas. Meski demikian, dampaknya terhadap harga saham akan bergantung pada realisasi pembelian, kondisi perdagangan, dan respons pelaku pasar. Investor juga perlu mencermati penggunaan kas perusahaan serta ruang pendanaan untuk kebutuhan operasional ke depan.

UNVR Raup Penjualan Rp25,75 Triliun hingga September 2026, Laba Naik Jadi Rp4,20 Triliun

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) membukukan pertumbuhan penjualan dan laba hingga kuartal III-2026. Meski beban pokok penjualan meningkat dan laba bruto menyusut, perseroan berhasil mencatatkan kenaikan laba periode berjalan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2026, penjualan bersih UNVR mencapai Rp25,75 triliun, meningkat dari Rp24,03 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Namun, kenaikan penjualan tersebut diikuti peningkatan beban pokok penjualan menjadi Rp14,13 triliun, dibandingkan Rp12,28 triliun sebelumnya.

Kondisi tersebut membuat laba bruto UNVR turun menjadi Rp11,62 triliun dari Rp11,74 triliun. Kendati demikian, laba usaha masih tumbuh menjadi Rp4,08 triliun dari Rp3,99 triliun, sementara laba sebelum pajak meningkat menjadi Rp4,16 triliun dari Rp3,90 triliun.

Pada akhirnya, laba UNVR tercatat sebesar Rp4,20 triliun, naik dari Rp3,33 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja ini menunjukkan peningkatan laba meskipun perusahaan menghadapi tekanan pada tingkat laba bruto.

Dari sisi neraca, total liabilitas UNVR turun menjadi Rp14 triliun per akhir September 2026, dibandingkan Rp15,54 triliun pada 31 Desember 2025. Sementara itu, total aset menyusut menjadi Rp18,20 triliun dari Rp20,01 triliun pada akhir tahun lalu.

Bagi investor, pertumbuhan penjualan dan laba menjadi sinyal positif. Namun, perkembangan margin laba bruto, efisiensi biaya, serta perubahan aset dan liabilitas tetap perlu diperhatikan untuk menilai keberlanjutan kinerja keuangan UNVR.

FORE Tambah 15 Gerai Fore Donut hingga September 2026, Perkuat Diversifikasi Bisnis

PT Fore Kopi Indonesia Tbk (FORE) memperluas sumber pertumbuhan bisnis melalui ekspansi Fore Donut. Sejak diluncurkan pada September 2025, merek donat tersebut terus menambah jaringan gerai dan mengembangkan produk untuk memperluas jangkauan konsumen di tengah persaingan industri makanan dan minuman (F&B).

Sepanjang Januari–September 2026, Fore Donut membuka 15 gerai baru. Sebanyak 11 gerai berada di wilayah Jabodetabek, sedangkan Bandung dan Surabaya masing-masing memperoleh tambahan dua gerai. Ekspansi terbaru mencakup pembukaan gerai di Living World Kota Wisata dan Cibinong City Mall, Bogor.

Dengan penambahan tersebut, Fore Donut kini mengoperasikan total 17 gerai yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Bandung, dan Surabaya. Perluasan jaringan ini menjadi bagian dari upaya FORE mengembangkan bisnis di luar lini utama kopi sekaligus memperbesar potensi jangkauan pasar grup.

Selain ekspansi gerai, FORE juga mendorong daya tarik produk melalui inovasi menu. Pada kuartal III-2026, Fore Donut memperkenalkan Crumbs & Crunch Series untuk kategori donat serta The Layered Pairings sebagai pilihan minuman pendamping.

Bagi investor, strategi diversifikasi ini membuka peluang bagi FORE untuk membangun sumber pendapatan tambahan dan memperkuat ekosistem mereknya. Namun, dampak ekspansi terhadap kinerja keuangan tetap perlu dicermati, terutama dari sisi produktivitas gerai, penerimaan konsumen, biaya operasional, serta kontribusinya terhadap pendapatan dan profitabilitas konsolidasi.

Keberhasilan Fore Donut tidak hanya ditentukan oleh jumlah gerai baru, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan menjaga efisiensi dan mengembangkan permintaan secara berkelanjutan.

ASSA Raih Kredit Investasi Rp500 Miliar dari BCA, Siapkan Penambahan Armada Kendaraan

PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) memperoleh fasilitas kredit investasi Rp500 miliar dari PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan pengembangan bisnis penyewaan kendaraan.

Berdasarkan keterbukaan informasi pada Rabu (21/10/2026), ASSA telah menandatangani perjanjian fasilitas Kredit Investasi-13 dengan BCA pada 20 Oktober 2026. Informasi tersebut disampaikan oleh Direktur Keuangan ASSA, Jerry Fandy Tunjungan.

Dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional perusahaan, termasuk pembelian unit kendaraan yang nantinya disewakan kepada pelanggan. Penambahan armada diharapkan dapat memperkuat kemampuan ASSA dalam memenuhi permintaan layanan penyewaan kendaraan.

Manajemen berharap fasilitas pembiayaan ini dapat mendukung peningkatan pendapatan sekaligus memperluas kegiatan usaha perseroan. Meski demikian, dampak terhadap kinerja keuangan akan bergantung pada realisasi penggunaan dana, pertumbuhan permintaan, serta kemampuan perusahaan mengelola biaya pembiayaan.

Bagi investor, fasilitas kredit ini menunjukkan langkah ASSA dalam mendukung ekspansi bisnis melalui pendanaan eksternal. Di sisi lain, penambahan utang juga perlu dicermati bersama potensi pertumbuhan pendapatan dan arus kas yang dihasilkan dari armada baru.

Keberhasilan pemanfaatan kredit tersebut akan menjadi salah satu faktor penting untuk menilai kontribusinya terhadap kinerja ASSA ke depan.

CIMB Niaga (BNGA) Dikabarkan Berpotensi Delisting, Induk Usaha Kaji Opsi Privatisasi

Saham PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) berpotensi keluar dari Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah induk usahanya, CIMB Group Holdings Bhd, dikabarkan menjajaki opsi delisting. Berdasarkan laporan riset CIMB Investment Bank Bhd yang dikutip Reuters, salah satu pertimbangan utamanya adalah penilaian bahwa saham BNGA masih berada di bawah nilai wajarnya.

CIMB disebut sedang mengevaluasi sejumlah alternatif untuk memenuhi ketentuan free float, mulai dari penempatan saham kepada investor strategis, penerbitan saham kembali melalui re-IPO, hingga privatisasi. Opsi terakhir dinilai lebih strategis di tengah kondisi pasar saat ini, meski belum ada keputusan resmi yang diumumkan.

Menurut catatan MBSB Investment Bank Bhd, CIMB menguasai sekitar 92,5% saham BNGA. Dengan asumsi harga saham Rp1.550 per lembar, kebutuhan dana untuk mengambil alih sisa saham diperkirakan mencapai Rp2,95 triliun. Jika ditambahkan premi 30%, nilainya berpotensi meningkat menjadi Rp3,84 triliun.

Rencana tersebut juga berkaitan dengan strategi pengelolaan modal grup. CIMB disebut memiliki rasio Common Equity Tier 1 (CET1) sebesar 23%, sehingga terdapat ruang untuk optimalisasi permodalan. Namun, belum ada target resmi maupun kepastian bahwa proses delisting akan dilakukan.

Di sisi bisnis, CIMB tetap melihat prospek jangka panjang Indonesia, terutama pada segmen wealth management, perbankan korporasi, UKM, dan perbankan syariah. Grup juga disebut masih terbuka terhadap akuisisi berskala kecil yang melengkapi bisnis eksisting.

Bagi investor BNGA, kabar ini masih sebatas penjajakan dan belum menjadi keputusan korporasi final. Perkembangan selanjutnya, termasuk konfirmasi resmi perusahaan dan kemungkinan harga pembelian saham minoritas, akan menjadi faktor penting untuk dicermati.

BBCA Perpanjang Buyback Saham hingga 23 Oktober 2026, Ini Tujuannya

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) memperpanjang periode pembelian kembali saham (buyback) hingga 23 Oktober 2026, dari jadwal sebelumnya yang berakhir pada 21 Oktober 2026. Langkah ini menjadi kelanjutan program buyback yang telah dijalankan perseroan pada April dan Juni 2026.

Manajemen BCA menyatakan bahwa buyback saham BBCA mencerminkan keyakinan perseroan terhadap fundamental bisnis sekaligus menjadi salah satu upaya untuk membantu menjaga stabilitas pasar modal Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, BCA akan mempertimbangkan dinamika pasar. Perseroan juga menegaskan bahwa aksi korporasi tersebut diperkirakan tidak menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan maupun kegiatan operasional perusahaan.

BCA menyatakan pelaksanaan buyback tetap mengacu pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) serta ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagi investor, perpanjangan periode buyback dapat menjadi sinyal bahwa perseroan masih berupaya mendukung stabilitas sahamnya di tengah dinamika pasar. Namun, dampaknya terhadap pergerakan harga BBCA tetap bergantung pada kondisi pasar, sentimen investor, dan realisasi pembelian saham selama periode tersebut.

Informasi yang tersedia belum mencantumkan nilai dana maupun jumlah saham yang akan dibeli kembali dalam perpanjangan periode ini.

PGEO Cetak Rekor Produksi Panas Bumi, Tembus 4.114 GWh hingga September 2026

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) membukukan rekor produksi listrik panas bumi sebesar 4.114 gigawatt hour (GWh) dari wilayah operasi sendiri sepanjang Januari–September 2026. Realisasi tersebut melampaui target periode berjalan sebesar 8,22% dan tumbuh 9,8% dibandingkan 3.747 GWh pada periode yang sama tahun lalu.

Capaian ini didukung keandalan pembangkit dan optimalisasi pasokan uap. Hingga September 2026, Equivalent Availability Factor (EAF) tercatat 98,51%, lebih tinggi dari rencana 92,20%. Sementara itu, Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) hanya 0,21%, lebih rendah dibandingkan batas rencana 1,48%.

Dari lima area operasi, Kamojang menjadi kontributor terbesar dengan produksi 1.438 GWh atau 118,77% dari target. Lumut Balai menghasilkan 702 GWh atau 115,84% dari target, sedangkan Lahendong mencatat 658 GWh atau 106,44%.

Memasuki kuartal IV-2026, PGEO menargetkan produksi tahunan sekitar 5.255 GWh. Artinya, perseroan masih perlu menghasilkan sekitar 1.141 GWh untuk memenuhi target tersebut.

Dari sisi keuangan, PGEO mencatat pendapatan sebesar US$79,61 juta pada semester I-2026, meningkat 15,48%. Perseroan juga mengupayakan pembiayaan dengan biaya kompetitif untuk mendukung ekspansi dan menjaga struktur permodalan.

Sejumlah proyek pengembangan meliputi Lumut Balai Unit 3 dan 4, Hululais Unit 1 dan 2, serta Lahendong Unit 7 dan 8. PGEO menargetkan kapasitas terpasang mencapai 1 gigawatt pada 2028 dan 1,8 gigawatt pada 2034.

Bagi investor, rekor produksi dan keandalan pembangkit menjadi indikator positif dari sisi operasional. Namun, pencapaian target tahunan serta realisasi ekspansi tetap menjadi faktor penting untuk dicermati.

EMAS Percepat Proyek Tambang Emas Pani, Target Kapasitas Produksi hingga 700 Ribu Ons per Tahun

PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) mempercepat ekspansi Tambang Emas Pani di Gorontalo dengan menyiapkan fasilitas pengolahan Carbon-in-Leach (CIL) fase kedua. Penambahan fasilitas ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produksi emas sekaligus mempercepat potensi pembentukan arus kas pada masa mendatang.

Presiden Direktur EMAS, Boyke P. Abidin, menjelaskan bahwa CIL fase pertama dirancang memiliki kapasitas pemrosesan 12 juta ton bijih per tahun, dengan kemampuan peningkatan hingga 14,4 juta ton. Setelah kedua fasilitas beroperasi dan melewati tahap uji coba, kapasitas produksi gabungan ditargetkan mencapai 500.000–700.000 ons emas per tahun, dibandingkan proyeksi awal 250.000–350.000 ons.

Pembangunan fase pertama menunjukkan kemajuan pada pekerjaan rekayasa, pengadaan peralatan, dan konstruksi. Pekerjaan sipil telah dimulai di sejumlah area, termasuk penggilingan, pelindian, dan pengentalan. Pembangunan fasilitas penyimpanan tailing juga terus berjalan.

Untuk mempercepat fase kedua, EMAS telah mengintegrasikan sejumlah infrastruktur pendukung ke dalam desain fase pertama. Persiapan ini diharapkan membuat pembangunan fasilitas berikutnya lebih efisien. Perseroan juga tengah memperbarui studi kelayakan fase kedua yang akan mencakup kebutuhan modal, proyeksi produksi, dan keekonomian proyek.

Bagi investor, ekspansi Pani Gold Mine berpotensi meningkatkan skala bisnis dan arus kas EMAS dalam jangka panjang. Namun, realisasi target tetap bergantung pada keberhasilan konstruksi, proses commissioning, kebutuhan pendanaan, serta kondisi operasional dan rantai pasok. Karena itu, perkembangan proyek dan pembaruan studi kelayakan menjadi faktor penting untuk dipantau.

OJK Buka Suara soal Rumor Akuisisi BBCA oleh Haji Isam, Pengawasan Perubahan Kendali Bank Diperketat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pengawasan terhadap kepemilikan dan aksi korporasi perbankan tetap berjalan di tengah rumor akuisisi PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) oleh Haji Isam. Namun, BCA sebelumnya telah membantah kabar yang beredar di media sosial tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan regulator terus memantau perubahan struktur kepemilikan maupun pengendalian bank. Jika terdapat transaksi yang berpotensi mengubah pemegang saham pengendali, OJK akan melakukan penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Dian, evaluasi terhadap perubahan kendali bank besar tidak hanya mencakup transaksi saham, tetapi juga dampaknya terhadap profil risiko, likuiditas, permodalan, penyaluran kredit, tata kelola, serta konsentrasi eksposur dan transaksi pihak terkait. OJK juga akan mencermati pengaruhnya terhadap persaingan industri dan hubungan bank dengan kelompok usaha pemegang saham.

Di sisi lain, BCA telah menyatakan rumor akuisisi tersebut tidak benar. Dengan demikian, kabar yang beredar belum menjadi dasar untuk menyimpulkan adanya transaksi pengambilalihan BBCA.

Berdasarkan informasi kepemilikan yang disampaikan, PT Dwimuria Investama Andalan masih memegang 54,94% saham BCA. Sementara itu, kepemilikan masyarakat mencapai 44,64%, terdiri atas saham warkat sebesar 2,51% dan saham nonwarkat 42,13%.

OJK menyebut stabilitas perbankan nasional secara umum masih ditopang oleh permodalan dan likuiditas yang memadai serta penerapan prinsip kehati-hatian.

Bagi investor BBCA, perkembangan ini menegaskan pentingnya membedakan rumor pasar dari keterbukaan informasi resmi. Perubahan pengendalian bank baru relevan dinilai sebagai aksi korporasi apabila terdapat informasi dan proses yang terkonfirmasi, bukan semata-mata kabar di media sosial.

ITMG Bentuk Anak Usaha Baru, Perkuat Strategi Ekspansi ke Bisnis Mineral

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) memperluas struktur bisnisnya melalui pendirian anak usaha baru, PT ITM Mineral Investama (IMI). Entitas ini disiapkan untuk mendukung pengembangan portofolio mineral secara terintegrasi, sejalan dengan strategi diversifikasi bisnis perseroan di luar batu bara.

Sekretaris Perusahaan ITMG, Monika I Krisnamurti, menyampaikan bahwa IMI akan menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas portofolio komoditas mineral. Langkah tersebut sejalan dengan arah ekspansi ITMG ke sektor lain, termasuk peluang pada komoditas seperti nikel dan bauksit.

Pendirian IMI dilakukan bersama PT ITM Batubara Utama (IBU), anak usaha yang sahamnya dimiliki ITMG sekurang-kurangnya 99% dari modal disetor. Dengan struktur kepemilikan tersebut, transaksi pendirian perusahaan baru dikategorikan sebagai transaksi afiliasi.

Manajemen menjelaskan bahwa transaksi tersebut tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Alasannya, nilai transaksi tidak melampaui batas yang mewajibkan RUPS untuk transaksi material dan dilakukan dengan entitas anak yang dikendalikan perseroan.

Secara legal, pendirian IMI tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 17 tertanggal 7 Oktober 2026. Dokumen tersebut dibuat di hadapan notaris di Jakarta Utara, sementara pengesahan pendirian disebut telah diterbitkan melalui keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia.

Bagi investor, pembentukan IMI menjadi langkah awal yang perlu dipantau dalam strategi diversifikasi bisnis ITMG. Meski membuka ruang pengembangan portofolio mineral, kontribusinya terhadap kinerja keuangan masih bergantung pada rencana operasional, investasi lanjutan, dan realisasi proyek perusahaan.

[poll]

SMLE Jual 50% Saham Anak Usaha ke Perusahaan Denmark, Bidik Pertumbuhan Bisnis

PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (SMLE) menargetkan peningkatan kinerja keuangan melalui rencana divestasi 50% saham anak usahanya, PT Sinar Aroma Santosa (Sinarom), kepada perusahaan asal Denmark, Denico Food Ingredients. Kerja sama ini diharapkan membuka peluang ekspansi melalui penguatan produk, teknologi, dan jaringan pemasaran.

Direktur Utama SMLE Siu Min menyampaikan, kolaborasi tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan penjualan, memperluas portofolio produk, serta meningkatkan penetrasi pasar. Selain pengembangan bisnis Sinarom, SMLE juga melihat peluang memasarkan dan mendistribusikan produk Denico di Indonesia.

Meski demikian, nilai transaksi divestasi belum ditetapkan secara terperinci. SMLE berencana memanfaatkan dana yang diperoleh untuk mendukung pengembangan usaha Sinarom, termasuk penguatan modal kerja, pengembangan produk dan fasilitas, serta kebutuhan operasional.

Dari sisi strategi bisnis, SMLE akan tetap berfokus pada distribusi dan pemasaran bahan baku specialty ingredients untuk industri makanan-minuman, perawatan diri, parfum, dan farmasi. Sementara itu, Sinarom menjalankan kegiatan manufaktur melalui proses blending bahan kimia untuk menghasilkan produk sesuai formulasi pelanggan industri makanan.

Pembagian fokus tersebut diharapkan menciptakan sinergi antara distribusi dan manufaktur, sekaligus memperluas potensi pertumbuhan kedua entitas.

Saat ini, Denico telah menandatangani Letter of Intent (LoI). Kedua pihak dijadwalkan melanjutkan proses uji tuntas (due diligence) terhadap Sinarom sebelum transaksi berlanjut ke tahap berikutnya.

Bagi investor, realisasi kerja sama dan manfaatnya terhadap pendapatan SMLE menjadi hal yang perlu dicermati. Namun, potensi peningkatan kinerja masih bergantung pada hasil uji tuntas, kesepakatan transaksi final, dan implementasi kerja sama.

ADMR Terbitkan Obligasi Rp2 Triliun, Mayoritas Dana untuk Bangun CHPP 2

PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR) menghimpun pendanaan Rp2 triliun melalui penerbitan obligasi anak usahanya, PT Maruwai Coal, untuk mendukung ekspansi infrastruktur pertambangan. Obligasi tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 Oktober 2026.

Penerbitan Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026 terdiri dari dua seri. Seri A bernilai Rp1,21 triliun dengan kupon 8% dan tenor 370 hari, sedangkan Seri B sebesar Rp780,2 miliar menawarkan kupon 8,75% dengan tenor tiga tahun. Maruwai Coal merupakan anak usaha yang 99,99% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh ADMR.

Corporate Secretary ADMR Mahardika Putranto menjelaskan, dana yang diperoleh akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan infrastruktur anak usaha. Sekitar 92% dana hasil obligasi dialokasikan untuk belanja modal, dengan 81% dari total dana emisi ditujukan bagi pembangunan coal handling and processing plant (CHPP) 2 di Murung Raya, Kalimantan Tengah. Sisanya akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja.

Pembangunan CHPP 2 menjadi fokus utama penggunaan dana, seiring kebutuhan pengembangan fasilitas penanganan dan pengolahan batu bara. Dari sisi pendanaan, obligasi ini memberikan tambahan sumber modal bagi proyek, tetapi juga meningkatkan kewajiban keuangan konsolidasian ADMR.

Manajemen menyatakan kenaikan kewajiban tersebut tidak diperkirakan berdampak material terhadap kelangsungan usaha. Obligasi Maruwai Coal juga memperoleh peringkat idAA dari Pefindo.

Bagi investor saham ADMR, perkembangan proyek CHPP 2 dan efektivitas penggunaan dana menjadi hal penting untuk dipantau. Investor juga perlu mencermati dampak penambahan utang terhadap beban keuangan serta kemampuan proyek mendukung kinerja operasional ke depan.

SQMI Berpotensi Punya Pengendali Baru, Maxglory Siapkan Investasi di Induk Usaha

PT Wilton Makmur Indonesia Tbk (SQMI) berpotensi memiliki pengendali tidak langsung baru setelah Maxglory Capital Limited (MCL) menyepakati transaksi saham dan obligasi konversi dengan induk usahanya, Wilton Resources Corporation Limited (WRC). Rencana tersebut disampaikan melalui keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (15/10/2026).

Kesepakatan yang ditandatangani pada 9 Oktober 2026 itu terdiri atas dua transaksi. Pertama, MCL akan mengambil bagian sebanyak 1,07 miliar saham baru WRC dengan harga S$0,011 per saham, yang diperkirakan menghasilkan dana bruto sekitar US$9,28 juta.

Kedua, MCL akan berlangganan obligasi konversi yang dapat dikonversi menjadi 7 miliar saham baru WRC pada harga konversi S$0,011 per saham. Transaksi tersebut ditargetkan menghasilkan dana bruto sekitar US$60,63 juta.

Menurut manajemen SQMI, rangkaian transaksi itu berpotensi mengalihkan posisi pengendali di WRC kepada MCL. Dampaknya, MCL akan menjadi pengendali tidak langsung baru SQMI setelah transaksi memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dana yang dihimpun WRC direncanakan untuk melunasi kewajiban yang belum dibayar, mendukung pengembangan Ciemas Gold Project, serta memenuhi kebutuhan modal kerja grup.

Bagi investor saham SQMI, perubahan pengendali ini menjadi perkembangan penting untuk dipantau, terutama terkait realisasi transaksi dan penggunaan dana untuk proyek emas Ciemas. Namun, dampak akhirnya terhadap kinerja operasional maupun keuangan SQMI masih bergantung pada penyelesaian transaksi dan perkembangan proyek tersebut.

PTRO Siapkan Rights Issue 170 Juta Saham, Dana untuk Modal Kerja Proyek

PT Petrosea Tbk (PTRO) berencana menerbitkan hingga 170 juta saham baru melalui rights issue untuk memperkuat pendanaan proyek rekayasa dan konstruksi. Berdasarkan keterbukaan informasi pada Kamis (15/10/2026), jumlah saham yang ditawarkan maksimal setara 1,69% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan saat pengumuman.

Saham baru tersebut memiliki nilai nominal Rp5 per saham dan berasal dari saham portepel. Setelah dikurangi biaya emisi, dana hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) akan digunakan terutama untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam mendukung pengerjaan proyek-proyek perseroan.

Manajemen menilai aksi korporasi ini dapat memperkuat ekuitas dan mendukung kebutuhan pendanaan operasional. Saham baru yang diterbitkan nantinya memiliki hak yang sama dengan saham yang telah beredar, termasuk hak suara dan hak atas dividen, serta direncanakan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Meski demikian, pemegang saham PTRO berpotensi mengalami dilusi kepemilikan hingga 1,66% apabila tidak menggunakan hak memesan efek terlebih dahulu. Besarnya saham yang diterbitkan dan harga pelaksanaan final akan dijelaskan lebih lanjut dalam prospektus perseroan.

Untuk melanjutkan rencana tersebut, Petrosea akan meminta persetujuan pemegang saham melalui RUPSLB pada Senin, 23 November 2026, pukul 10.00 WIB di Wisma Barito Pacific, Jakarta Barat. Pelaksanaan rights issue juga bergantung pada persetujuan rapat dan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bagi investor, perhatian utama terletak pada harga pelaksanaan, realisasi dana yang dihimpun, serta kemampuan tambahan modal kerja mendukung proyek dan kinerja operasional PTRO.